Banjarnegara Menuju Desa Bebas Korupsi: Bukan Sekadar Seremonial!

Langkah Baru Menuju Desa Bebas Korupsi

Kabupaten Banjarnegara kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Pada Rabu, 7 Mei 2025, bertempat di Balai Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, acara Kick Off Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi resmi digelar. Acara ini menandai dimulainya fase baru dalam perjalanan Banjarnegara membangun desa-desa yang terbebas dari praktik korupsi.

Simbolisasi komitmen ini dilakukan secara khidmat melalui pemukulan rebana dan penekanan tombol oleh Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Acara ini juga turut dihadiri oleh para camat, kepala desa, serta perangkat desa dari seluruh penjuru Banjarnegara.

Kehadiran para pemangku kepentingan di acara ini bukan hanya untuk menyaksikan seremonial, tapi juga menjadi penegasan bahwa program antikorupsi harus dijalankan dengan serius. Bupati Amalia bahkan secara tegas mengingatkan bahwa program ini tak boleh berhenti di acara seremoni belaka.

Desa Antikorupsi, dari Contoh Menjadi Gerakan

Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahun ketiga implementasi. Sejauh ini, dua desa telah berhasil menjadi percontohan, yaitu Desa Sijenggung (2023) dan Desa Medayu (2024). Kedua desa ini masih dalam proses monitoring dan evaluasi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan indikator desa antikorupsi.

Di tahun 2025 ini, Kabupaten Banjarnegara kembali melangkah lebih jauh. Sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan 4 desa baru yang harus memenuhi 18 indikator antikorupsi demi meraih predikat istimewa (AA).

Yang menarik, tahun ini juga dimulai inisiatif untuk melakukan identifikasi awal terhadap seluruh desa di Banjarnegara menggunakan sistem DESAKTI (Desa Antikorupsi – Tata Kelola Sekolah Berintegritas). Sistem ini menjadi alat bantu untuk memantau transparansi dan akuntabilitas desa secara digital dan dapat diakses masyarakat luas.

Digitalisasi dan Transparansi dalam Genggaman Warga

DESAKTI bukan sekadar alat digital biasa. Sistem ini dirancang untuk mengukur kinerja dan integritas tata kelola pemerintahan desa, bahkan dikolaborasikan dengan penilaian tata kelola sekolah yang berintegritas. Masyarakat kini punya akses langsung untuk memantau bagaimana desanya dikelola.

Kehadiran DESAKTI ini diharapkan bisa mendorong partisipasi masyarakat, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pengawas aktif dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan keterbukaan data, potensi penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir sejak awal.

Menurut Agung, inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan budaya baru, di mana keterbukaan dan kejujuran bukan hanya slogan, tapi menjadi standar baru dalam kehidupan desa sehari-hari. “Kalau dulu transparansi itu pilihan, sekarang harus jadi kewajiban,” ujarnya.

Komitmen Nyata dari Para Pemimpin Desa

Bupati dr. Amalia Desiana dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelengkap laporan atau kegiatan seremonial belaka. “Desa Antikorupsi harus benar-benar mewujudkan perubahan nyata; dari tata kelola, transparansi anggaran, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para kepala desa agar tidak menganggap enteng tugas ini. Setiap indikator yang ditetapkan harus dijalankan dengan penuh komitmen. Program ini bukan hanya untuk membangun citra, tetapi untuk membangun kepercayaan, baik di mata perangkat desa, lembaga desa, maupun masyarakat luas.

Lebih jauh, Bupati Amalia mendorong agar sinergi antar elemen desa, termasuk BPD dan Camat diperkuat. Fungsi koordinatif dan kolaboratif sangat penting agar visi-misi desa dapat terwujud secara konkret, bukan hanya di atas kertas.

Sinergi adalah Kunci Menuju Desa Unggul

Kunci keberhasilan program ini adalah kerja sama yang solid antar semua elemen. Perangkat daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan desa juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa indikator antikorupsi benar-benar dijalankan.

Selain itu, para Camat diminta aktif berinovasi dalam pengawasan serta membina desa-desa di wilayahnya. Pendekatan tidak hanya dilakukan secara administratif, tapi juga kultural dan sosial, agar semangat antikorupsi benar-benar mengakar.

Dengan langkah ini, Banjarnegara bukan hanya membangun desa antikorupsi, tapi juga memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada rakyat. Semoga langkah berani ini bisa jadi inspirasi untuk kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia.